Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pengertian Keuangan Daerah
Keuangan Daerah adalah &#160;semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. (PP No. 12 Tahun 2019)
Hak pemerintah Daerah, salah satunya antara lain kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola beberapa jenis Pajak. Bila Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pengelolaan atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai maka Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola bebepa jenis pajak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022. Misalnya Pemerintah Provinsi mengelola Pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat dan lainnya sedangkan Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan mengelola PBB-P2, BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan lainnya.
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Sebagai contoh Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait dengan jalan: untuk Pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional maka menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Penyelenggaraan jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan Jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Kab./Kota.
Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:
<ol>
<li>hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman</li>
<li>kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga</li>
<li>Penerimaan Daerah</li>
<li>Pengeluaran Daerah</li>
<li>kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau</li>
<li>kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum</li>
</ol>
&#160;
&#160;