Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Sejak 1 Januari 2025 tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berubah menjadi 12%. Hal ini mengakibatkan beberapa penyesuaian terhadap dasar pengenaan pajak (DPP). Salah satu DPP yang terpengaruh adalah DPP Nilai Lain. Salah satunya adalah &#160;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, mengatur pengecualian penghitungan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Sehingga terbitlah PMK Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan PMK No.1 Tahun 2026. Video ini menjelaskan aturan mengenai perubahan tersebut.</p>