Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>PA menetapkan kepala Satker sebagai KPA secara ex-officio. PA dapat menetapkan pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam hal:</p>
<ol>
<li>Satker clipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;</li>
<li>Satker clipimpin oleh pejabat eselon I atau setingkat eselon I;</li>
<li>Satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus;</li>
<li>Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau</li>
<li>Satker Lembaga Negara.</li>
</ol>
<p>Dalam hal kepala Satker atau pejabat lain selain kepala Satker berhalangan, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan pejabat definitif sebagai pejabat pelaksana tugas KPA dengan ketentuan sebagai berikut:</p>
<ol>
<li>merupakan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah kepala Satker atau pejabat lain selain kepala Satker yang mempunyai tugas dan fungsi terkait urusan keuangan/umum/rumah tangga/tata usaha/kepegawaian/perlengkapan yang tidak menjabat sebagai PPK yang berkedudukan pada Satker berkenaan;</li>
<li>merupakan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah kepala Satker atau pejabat lain selain kepala Satker yang mempunyai tugas dan fungsi terkait urusan keuangan yang tidak menjabat sebagai PPK yang berkedudukan pada Satker berkenaan, dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a berhalangan atau menjabat sebagai PPK; atau</li>
<li>merupakan pejabat pelaksana tugas kepala Satker atau pejabat lain selain kepala Satker, dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berhalangan atau menjabat sebagai PPK</li>
</ol>