Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

<p>Restorative Justice merupakan asas yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban maupun pelaku seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana dengan mengedepankan pendekatan secara humanis. Dalam kasus penegakan hukum di bidang Cukai, hal ini tercantum dalam Pasal 40B UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dugaan pelanggaran Cukai atas Pasal tertentu bisa untuk tidak dilakukan penyidikan dalam hal pelaku pelanggaran membayar sejumlah sanksi administrasi berupa denda.</p>
<p>Dalam dugaan pelanggaran berdasarkan asas Restorative Justice, negara berperan sebagai korban karena kehilangan haknya yaitu penerimaan di bidang Cukai. Dengan adanya penerapan sanksi administrasi berupa denda, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta mewujudkan keseimbangan antara Restorative Justice dan Fiscal Recovery.</p>