Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Bahan pembelajaran kali ini membicarakan masalah kedudukan hukum pajak dalam ranah hukum di Indonesia. Dalam bahan ini tidak dibahas mendalam tentang hukum perdata. Didalamnya akan lebih didiskusikan hubungan hukum pajak dengan dengan hukum publik lainnya, seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara. Perbedaan yang dibahas lebih dalam adalah tentang perbedaan peran dari hukum tata usaha negara dengan hukum pajak. Perbedaan tersebut penting difahami oleh fiskus dalam membangun pola filkir yang selaras dengan penerapan kegua jenis hukum tersebut, dan menghindarkan keraguan yang mungkin muncul. Selain itu fiskus diharapkan bahwa di setiap ranah fungsi administrasi perlu dicermati keberadaan penyelesaian hukum melalui mekanisme hukum pajak. &nbsp;sehingga pada saat melaksanakan upaya penegakan kepatuhan, optimum remedium selalu dapat menjadi pilihan utama, sebelum melakukan langkah represif yang memperberat administrasi pajak. Silahkan didengarkan berulang-ulang agar dapat meresapi apa tujuan dari bahan pembelajaran ini, sehingga dalam melaksanakan tugas dapat lebih efektif dan efisien. Beban kepatuhan dapat lebih diminimalkan baik dari sisi administrasi pajak, maupun dari sisi Wajib Pajak (WP).</p>
<p>&nbsp;</p>