Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Pemerintah memiliki kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0% pada tahun 2024. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pada tahun 2021, sebanyak 4 persen atau 10,86 juta jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem dimana Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu masing-masing sebesar 14,15% dan 13,87%. Namun demikian, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti data base kemiskinan yang tidak <em>up-date, </em>distribusi dan sosialisasi kartu-kartu program pengentasan kemiskinan yang belum tuntas, persoalan ketimpangan pendapatan, program kemiskinan yang tersebar di banyak kementrian dan lembaga. Untuk mengatasi kendala tersebut, tulisan ini menyarankan beberapa hal yaitu perlunya peningkatan akurasi data sasaran program, pengetatan Koordinasi antar Lembaga dan komitmen pembiayaan dari Pemerintah.</p>