Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tahap akhir pekerjaan konstruksi &#160;pemerintah adalah pemeliharaan. Untuk konstruksi permanen, masa pemeliharaannya minimal enam bulan sehingga sangat mungkin melewati akhir tahun anggaran. Sementara itu, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak lagi efektif apabila telah berganti tahun anggaran. Video ini akan menjelaskan: 1) pembayaran pemeliharaan konstruksi yang melewati akhir tahun anggaran, 2) tanggung jawab kontraktor selama masa pemeliharaan, dan 3) solusi apabila kontraktor wanprestasi dalam pemeliharaan konstruksi.
Pembayaran biaya pemeliharaan konstruksi mengharuskan pekerjaan telah selesai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Fisik dan telah dilakukan serah terima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Dokumen lain yang sangat penting dalam pembayaran pemeliharaan sebelum masa pemeliharaan berakhir adalah Surat Jaminan dan Surat Pernyataan Jaminan. Dokumen lain sesuai peraturan perundangan juga harus dipenuhi. Selama masa pemeliharaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus tetap melakukan pengendalian kontrak. Apabila penyedia atau kontraktor melakukan wanprestasi maka PPK selaku pejabat penanda tangan kontrak harus melakukan peringatan dan tegoran kepada penyedia agar melakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya. Apabila tetap tidak mau melakukan pemeliharaan, maka PPK melakukan pencairan Jaminan Pemeliharaan guna melakukan pemeliharaan sendiri, baik melalui swakelola maupun melalui penyedia baru dan dengan surat penjanjian/surat perintah kerja baru sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Apabila masih terdapat sisa dana hasil pencairan Jaminan Pemeliharaan, maka sisa dana tersebut disetorkan ke Rekening Kas Negara.&#160;
Materi pembahasan dalam video ini sangat bermanfaat bagi para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan pihak lain yang terkait dengan pekerjaan konstruksi pemerintah dan pembayarannya.