Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam Video ini bapak Haris Premadi &#8211; Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Diklat Keuangan CIMAHI akan menjelaskan Aktivitas Pembayaran Yang di Perbolehkan atau DAPAT Menggunakan Mekanisme Uang Persediaan Tunai.
Sering sekali kita dengar, apakah semua aktivitas pembayaran boleh pakai Mekanisme Uang Persediaan Tunai, atau bagaimana tahapan validasi yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembayaran menggunakan&#160; Mekanisme Uang Persediaan Tunai.
Dalam proses Mekanisme Uang Persediaan Tunai tidak hanya sebatas memilih salah satu tahapan saja, tapi empat tahapan tersebut wajib dipenuhi. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:
&#160;
Tahap pertama:
Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan Tunai untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker.
Tahap kedua:
menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung - LS.
Disini dapat dijelaskan bahwa bila rekanan atau pihak 3 atau supplier telah memiliki Rekening, yang merupakan salah satu syarat Mekanisme Pembayaran Langsung, maka TIDAK lagi Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan Tunai.
Tahap ketiga:
UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran dari Belanja Barang, belanja Modal dan Belanja Lain-lain.
Tahap ke-empat:
Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan Tunai kepada setiap penerima hak pembayaran paling banyak 200 juta rupiah. Kecuali 11 jenis pengecualian yang melebihi dari 200 juta rupiah.
Berdasarkan empat tahapan yang harus dipenuhi dalam penggunaan Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan Tunai tersebut diatas, lebih memberikan pemahaman bahwa Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan Tunai sangat dibatasi dan harus dikendalikan oleh satker, sehingga tidak semua aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh satker DAPAT dilakukan Pembayaran dengan Uang Persediaan Tunai.