Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengadaan sektor publik berperan strategis dalam menentukan kualitas siklus hidup Barang Milik Negara (BMN) dan mendukung ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, praktik pengadaan konvensional sering terpaku pada paradigma harga beli awal terendah sehingga mengabaikan biaya pemeliharaan jangka panjang. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peluang, tantangan, dan strategi penerapan Green Public Procurement (GPP) berbasis Life Cycle Costing (LCC) dalam perolehan BMN di Indonesia melalui tinjauan pustaka kualitatif terhadap 10 artikel jurnal internasional bereputasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa GPP berpeluang menciptakan efisiensi fiskal jangka panjang melalui penurunan konsumsi energi dan biaya pemeliharaan aset, sekaligus menstimulasi rantai pasok industri hijau. Kendati demikian, penerapannya terhambat oleh fenomena green premium, segmentasi anggaran yang kaku, serta perilaku penghindaran risiko oleh Pejabat Pembuat Komitmen akibat kekhawatiran audit kepatuhan. Implikasi kebijakan menegaskan perlunya integrasi kalkulator LCC pada modul perencanaan kebutuhan BMN (SBSK) dan e-Katalog, penyelarasan paradigma audit berbasis Value for Money, serta penguatan kapasitas aparatur guna mewujudkan pengelolaan aset negara yang berkelanjutan.