Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Hai Sobat Pembelajar!
Pada video ini, Bapak Agung Haris Setiawan (Widyaiswara Ahli Madya Pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan) akan menjelaskan materi pembelajaran tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan, dan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
PBB-P2 dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
Video pembelajaran ini disusun untuk memberikan pengetahuan pajak daerah khususnya terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada sobat pembelajar.
Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua.