Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Buku Saku Penggunaan Dana Desa 2026 Seri 1 merupakan panduan visual yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025. Buku ini menyajikan delapan fokus prioritas dana desa, mulai dari BLT hingga infrastruktur digital. Dalam penyusunannya, Pemdes wajib melibatkan kelompok rentan melalui Musyawarah Desa yang inklusif. Aturan ini memberikan hak dana operasional maksimal 3%, namun melarang keras penggunaannya untuk honorarium, perjalanan dinas, atau bimtek luar kota. Selain itu, transparansi anggaran menjadi syarat mutlak. Jika lalai, Pemdes terancam sanksi kehilangan dana operasional tahun berikutnya. Terakhir, dokumen wajib dilaporkan secara digital paling lambat satu bulan setelah RKP Desa ditetapkan.</p>