Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Menyusun HPS untuk Jasa Outsourcing (SERI 2)
PP Nomor 49 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa tenaga honorer setelah 28 November 2023 sudah tidak ada lagi pada instansi pemerintah. Status kepegawaian instansi pemerintah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apabila instansi pemerintah memerlukan jasa petugas kebersihan, pramubakti dan pengemudi dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) pihak ketiga. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, cara pengadaan jasa alih daya (outsourcing) akan dilakukan melalui tender. Hal yang mendasar dalam tender adalah bagaimana merencanakan pengadaan secara berkualitas. Salah unsur dalam perencanaan yang berkualitas adalah bagaimana menyusun dan menghitung HPS. Pada vidio ini, Parwanta Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan mengupas secara detail tentang komponen-komponen biaya yang dipergunakan dalam menyusun dan menghitung HPS. Semoga bermanfaat.