Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Hai Sobat Pembelajar!
<p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">Pada video ini, Bapak Agung Haris Setiawan (Widyaiswara Ahli Madya Pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan) akan menjelaskan materi pembelajaran tentang Mengenal Opsen Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Salah satu pengaturan Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah terjadinya sinergitas pemungutan pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Opsen.
Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari : PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan). Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua.