Direktorat Jenderal Anggaran

Video Webinar Mandatory Spending Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Kaitannya Dengan Keuangan Negara merupakan bentuk Knowledge Capture dari Adhika Wicaksana A, Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Keuangan Umum dalam Rumpun Mata Pelatihan Hukum dan/ atau Kebijakan Publik. Webinar ini disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional (PITNAS) Asosiasi Profesi Widyaiswara Tahun 2023.
Mandatory Spending dalam konstitusi merupakan praktik ketatanegaraan dalam mewujudkan konsep Negara Kesejahteraan. Mandatory spending dalam konstitusi Indonesia diawali dari amandemen ke-4 UUD 1945. Motivasi pembentuk regulasi memuat rumusan Mandatory Spending adalah memastikan alokasi anggaran pada sektor tertentu. Rumusan Mandatory Spending mendapatkan legitimasi karena perlunya dukungan pemerintah pada sektor tertentu (dalam penelitian ini adalah sektor pendidikan). Perumusan mandatory spending terkait dengan sistem anggaran negara dan merupakan praktik yang diakui secara global. Kesimpulan lainnya dari penelitian ini adalah tidak ada pertentangan antara Mandatory Spending pada konstitusi Indonesia dengan Keuangan Negara. Potensi disharmoni rumusan Mandatory Spending dengan perspektif Keuangan Negara akan muncul pada regulasi di bawah konstitusi.
Dalam Video #3 ini memuat pokok pembahasan sebagai berikut :
Pembahasan - Politik Hukum pada Mandatory Spending di Indonesia dengan Pendekatan Perbandingan Hukum: menit 00.10 - 03.17;
Pembahasan &#8211; Mandatory Spending dan Kaitannya dengan New Public Management : 03.18 &#8211; 08.15; dan
Kesimpulan dan Saran : 08.16 &#8211; 09.55.
Terima kasih telah menyimak rangkaian video kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam Knowledge Capture berikutnya.