Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat ditelusuri bahwa wewenang yang ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersumber dari mandat.&#160; Berdasarkan Undang Undang tersebut, Mandat merupakan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
Kewenangan PPK dalam pengelolaan keuangan negara secara hirarkhi bersumber dari Presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan Presiden tersebut salah satunya dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Negara selaku pengguna anggaran /barang, &#160;untuk mengelola penggunaan anggaran dan barang yang dipimpinnya.
Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga Negara dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). &#160;Dalam wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah, wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dimandatkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, selain wewenang untuk mengambil keputusan dan Tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran.