Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Upaya pencegahan korupsi melalui&#160;Program Desa Antikorupsi&#160;yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi melalui desa. Sebagai langkah awal penyusunan Indikator Desa Antikorupsi, telah dirancang beberapa indikator untuk menilai desa anti korupsi.
Indikator-Indikator tersebut adalah sebagai berikut:
<ol>
<li>Penguatan Tata&#160;Laksana.</li>
</ol>
Dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang jelas serta terukur terhadap desa yang akan dilakukan melalui beberapa survei terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban APBDes dan pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di desa.
Target yang ingin dicapai terhadap penguatan tata laksana antara lain adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa. Melalui indikator yang sebagaimana ditetapkan pada komponen penguatan tata laksana meliputi ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDesa, mekanisme pengawasan dsb.
Implementasi aspek ini di desa Kutuh ini antara lain:
<ol>
<li>SDM: Didukung tenaga pelaksana standar Sarjana (S1) yang mumpuni. Memiliki kecapakan dalam berfikir, penguasaan IT;</li>
<li>Menerbitkan Perdes-Perdes yanga mengatur tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, keputusan-keputusan Perbekel, fakta integritas.</li>
<li>Membangun koneksitas antara penguatan tatalaksana, penguatan pengawasan dan penguatan pelayanan publik</li>
<li>Penguatan&#160;pengawasan</li>
</ol>
&#160;suatu proses untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan
.Penguatan pengawasan penting dilakukan sebagai upaya pengendalian terhadap proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa dalam pencegahan korupsi. Atas dasar tersebut perlu dilakukan survei mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara berkesinambungan.
Berikut antara lain, kompnen-komponen pada aspek pengawasan yang sudah diimplementasikan di desa Kutuh:
<ol>
<li>Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa ,</li>
<li>Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi tingkat desa</li>
<li>Pembinaan langsung dari Bupati Badung dan Inspektorat Kabupataen Badung</li>
</ol>
Pengawasan langsung masyarakat melalui website desa Kutuh dan&#160; survey persepsi&#160; antikorupsi pemerintah desa Kutuh (E-IKM Kutuh) yg telah tersedia di website resmi Desa Kutuh