Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Upaya pencegahan korupsi melalui&#160;Program Desa Antikorupsi&#160;yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi melalui desa. Sebagai langkah awal penyusunan Indikator Desa Antikorupsi, telah dirancang beberapa indikator untuk menilai desa anti korupsi.
Indikator-Indikator tersbut adalah sebagai berikut:
<ol start="3">
<li>Penguatan Kualitas Layanan Publik</li>
</ol>
Tingginya kasus korupsi yang terjadi ditengarai disebabkan penyimpangan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan standar pelayanan yang seharusnya. Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi antara lain; pelayanan diberikan tidak sebagaimana mestinya, penundaan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, keberpihakan, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/barang/jasa dan diskriminasi
Implementasi aspek penguatan kualitas layanan&#160; di desa Kutuh ini antara lain:
<ol>
<li>Berupaya, berpacu memberikan pelayanan yang cepat, akurat sesuai dengan regulasi yang ada.</li>
<li>Menerapkan layanan 10 menit selesai bagi penyelesaian administrasi kependudukan, misal KTP, Kartu Keluarga. Penerapan batas waktu layanan ini mengurangi proses- negosiasi atau tawar menawar untuk masyarakat dilayani lebih cepat.</li>
<li>Presensi perangkat desa dapat dipantau melalui website desa Kutuh, sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui posisi perangkat desa saat ingin berkunjung ke kantor desa untuk kebutuhan pelayanan.</li>
<li>Menyediakan semua jenis layanan dapat diakses melalui android, sehingga mempermudah masyarakat ketika membutuhkan layanan dapat disampaikan dari rumah, kantor tanpa harus berkunjung ke kantor Desa.</li>
<li>Melakukan proses edukasi kepada masyarakat terkait bentuk layanan yang berbasis IT, karena ini yang dirasakan masih menjadi kendala.</li>
</ol>