Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026 menegaskan peran strategis Kementerian Keuangan dalam mendukung pembangunan desa, termasuk implementasi KDMP sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Dukungan dilakukan melalui fasilitasi teknis penganggaran, penyaluran DAU/DBH/Dana Desa, serta penyediaan likuiditas pembiayaan melalui Himbara dan BSI kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dengan batas maksimal Rp3 miliar per unit dan tenor enam tahun. Fokus penggunaan Dana Desa 2026 diarahkan pada ketahanan iklim dan bencana, infrastruktur desa melalui PKTD, layanan dasar kesehatan, penguatan ketahanan pangan dan energi, dukungan digitalisasi desa, serta penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa. Dana operasional pemerintah desa dibatasi maksimal 3%. Mekanisme pembiayaan pembangunan gerai dan pergudangan KDMP melibatkan verifikasi APIP, skema intercept oleh bank, serta penyesuaian APBDes berdasarkan KMK pengesahan alokasi Dana Desa.