Direktorat Jenderal Anggaran

Dengan ditetapkannya PMK No. 62 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan menjadi salah satu upaya penyempurnaan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi. Penyempurnaan tersebut diantaranya adalah perubahan proporsi penilaian kinerja anggaran dimana sebelumnya bobot untuk evaluasi kinerja anggaran 60% dan bobot untuk kinerja pelaksanaan 40% menjadi bobot nilai kinerja perencanaan anggaran 50% dan bobot nilai kinerja pelaksanaan anggaran 50%. Selain itu beberapa aspek yang dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi bertambah dari sebelumnya 3 aspek menjadi 6 aspek yakni Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha, &#160;sinkronisasi belanja pusat dan daerah, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta kinerja K/L dalam pengelolaan PNBP.