Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<table>
<tbody>
<tr>
<td>
Mandatory Spending merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Adapun belanja yang wajid dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain:
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBN, yang merupakan mandat dari UUD 1945 pasal 31 (4).
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anggaran Kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN di luar gaji.
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dana Desa sebesar 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah.
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dana Otonomi Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua yang besarnya setara dengan 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum.
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dana Otonomi Khusus Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20&nbsp; tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas (2007-2022) besarnya setara dengan 2% dari DAU Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh (2023-2027) besarnya setara dengan 1% dari DAU Nasional.
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Secara normatif, mandatory spending memberikan kepastian besaran jumlah anggaran untuk pos belanja tertentu. Namun demikian, terlalu banyak belanja negara yang bersifat mandatory mengakibatkan kapasitas APBN dan ruang fiskal menjadi sempit dan tidak fleksibel. Pada knowledge capture ini diilustrasikan implikasi dari penerapan mandatory spending terhadap ruang fiskal APBN.