Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Otonomi daerah berkembang sebagai bagian penting dari Reformasi Pemerintahan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat agar pelayanan publik dan pembangunan daerah terakselerasi secara merata, lebih efektif, dan efisien, dalam kerangka NKRI. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu dibarengi dengan desentralisasi fiskal, yaitu pengaturan pembagian sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Prinsip penting yang mendasarinya adalah 'Money Follow Function' dan 'Money Follow Program'. Pengaturan desentralisasi fiskal saat ini telah disempurnakan dengan konsep Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang lebih komprehensif dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2022. Pada tingkat daerah, seluruh sumber daya tersebut dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang diformulasikan ke dalam APBD. sehingga kewenangan dan sumber daya tersebut dikelola menjadi hasil-hasil yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.</p>