Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

KPA dapat menetapkan PPK lebih dari 1 (satu, dengan pertimbangan: a. &#160; &#160;kompleksitas kegiatan dalam DIPA; b. &#160; &#160;besarnya alokasi anggaran dalam DIPA; dan/atau c. &#160; &#160;lokasi kegiatan/kondisi geografis. PPK merupakan pegawai/pejabat berstatus sebagai PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI. PPK tidak dapat saling merangkap dengan PPSPM Dalam rangka kelancaran pembuatan komitmen, pengujian tagihan, dan penerbitan permintaan pembayaran, PPK: a. &#160; &#160;melaporkan kepada KPA atas perjanjian/perikatan yang dilakukannya; dan b. &#160; &#160;menyampaikan data supplier dan data Kontrak atas perjanjian/perikatan kepada KPPN dalam ha! pembayaran dilakukan melalui mekanisme SPM-LS. Untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai dapat diangkat: a. &#160; &#160;PPABP oleh KPA; dan/atau b. &#160; &#160;PBDK oleh kepala Satker. PPABP diutamakan bagi pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN. Pengangkatan PBDK khusus dilakukan untuk Satker yang telah memiliki interkoneksi antara aplikasi kepegawaian dengan aplikasi gaji. Pengangkatan PPABP dan PBDK dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. PPABP memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi belanja pegawai.