Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Temuan pemeriksaan BPK atas LKPP 2022 menunjukkan beberapa temuan berulang terkait pengelolaan kas dan rekening pada satker. Beberapa temuan tersebut antara lain pelaksanaan pembukuan tidak tertib dimana KPA tidak melakukan pemeriksaan kas dengan baik, pengelolaan kas tunai di bendahara pengeluaran melebihi ketentuan, potongan pajak di bendahara belum/terlambat disetor, saldo kas tidak didukung keberadaan fisik kas.
Video ini akan menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan bendahara pengeluaran/BPP dalam melakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Hal-hal yang harus diperhatikan bendahara pengeluaran/BPP ketika melakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal adalah
Pertama yang harus diperhatikan oleh BP/BPP adalah saldo pada BP UM/voucher.
BP UM/Voucher digunakan untuk mencatat pemberian uang muka kepada pelaksana kegiatan/pelaksana perlanan dinas.
Apabila terdapat saldo pada BP uang muka/voucher pastikan bahwa batas pertanggungjawaban pemberian uang muka oleh pelaksana kegiatan atau pelaksana perjalanan dinas tidak melampaui batas pertanggungjawaban uang muka pada saat pemberian uang muka tersebut oleh PPK
Selain itu BP/BPP harus memastikan apabila kelebihan pemberian uang muka maka harus dikembalikan ke BP/BPP atau ke kas negara apabila pemberian uang muka berasal dari LS Bendahara.
Sehingga apabila uang muka sudah dipertanggungjawabkan&#160; atau sudah dikembalikan maka saldo BP uangmuka/voucher ini harusnya nol.
Kedua yang harus diperhatikan BP/BPP adalah saldo buku pembantu LS bendahara.
BP/BPP harus memastikan bahwa uang dari LS bendahara harus sudah dibayarkan kepada yang berhak menerima, apabila ada kelebihan maka harus dikembalikan ke kas negara menggunkaan SSPB
Ketiga yang harus diperhatikan oleh BP/BPP adalah saldo pada BP pajak.
BP/BPP harus memastikan bahwa saldo keberadaan uang di BP Pajak tersebut tidak melampaui batas penyetoran atas pungutan/potongan pajak yang telah dilakukan.
Seperti kita pahami batas penyetoran atas pungutan/potongan pajak dari pembayaran UP adalah 7 hari kerja setelah pelaksanaan pembayaran.
Sehingga apabila pembuatan berita acara pemerisaan kas dan rekonsiliasi dilakukan setelah tujuh hari kerja dari pelaksanaan pembayaran harusnya saldo bp pajak ini nol.
Keempat yang harus diperhatikan oleh BP/BPP adalah saldo uang pada BP lain-lain.
Apabila saldo BP lain-lain ini terisi, pastikan sudah diberikan penjelasan tentang sumber uang yang masuk ke buku pembantu lain-lain tersebut, misalnya apakah dari hibah atau yang lain.
Kelima yang harus diperhatikan bendahara pengisian &#8220;kas yang dikuasai bendahara.
Bendahara pengeluaran/BPP harus memeriksa jumlah fisik kas yang ada di brankas dan saldo uang di rekening bank dengan saldo akhir pada Buku pembantu Bank dan Buku pembantu Tunai.
Pencatatan pada kas yang dikuasai oleh bendahara pengeluaran/BPP ini diambil dari hasil pemeriksaan fisik kas oleh KPA/PPK atas nama KPA, bukan dari saldo akhir pada buku pembantu kas tunai dan buku pembantu kas bank.
Keenam yang harus diperatikan oleh BP/BPP adalah catatan apabila ada selisih kas atau selisih pembukuan
BP/BPP harus memastikan apabila ada selisih kas diberikan penjelasan yang memadai pada berita acara.
Selisih yang perlu diberikan penjelasan
<ol>
<li>selisih kas, selisih kas dapat terjadi karena ada perbedaan antara hasil pemeriksaan fisik uang kas pada brankas dan saldo uang di rekening bank dengan saldo akhir pada Buku pembantu Tunai dan Buku pembantu bank. Pemeriksaan kas ini dilakukan oleh KPA/PPK atas nama KPA</li>
<li>Selisih pembukuan, selisih pembukuan ini dapat terjadi apabila ada selisih antara pembukuan UP oleh bendahara dan laporan keuangan UAKPA terkait saldo UP</li>
</ol>