Sekretariat Jenderal

Media sosial telah menjadi salah satu kanal utama komunikasi publik pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, program, layanan, dan berbagai informasi kepada masyarakat. Hampir seluruh instansi pemerintah saat ini memiliki akun resmi pada berbagai platform digital seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan X. Kehadiran media sosial memungkinkan pemerintah berkomunikasi secara lebih cepat, luas, dan langsung kepada masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada media konvensional.
Namun demikian, dalam praktiknya keberhasilan media sosial pemerintah masih sering diukur secara sederhana melalui jumlah unggahan konten, jumlah pengikut, atau tingkat aktivitas admin media sosial. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas komunikasi publik yang sesungguhnya.
Banyak akun media sosial pemerintah yang aktif memproduksi konten dalam jumlah besar, tetapi memiliki tingkat interaksi publik yang rendah. Konten yang dipublikasikan sering kali bersifat formal, satu arah, dan kurang relevan dengan kebutuhan audiens digital. Akibatnya, tujuan utama komunikasi publik seperti peningkatan pemahaman masyarakat, partisipasi publik, dan pembangunan kepercayaan institusi belum tercapai secara optimal.
Tulisan ini membahas perubahan paradigma pengelolaan media sosial pemerintah dari sekadar berorientasi pada publikasi menuju pendekatan yang lebih berfokus pada engagement. Selain itu, tulisan ini mengidentifikasi indikator pengukuran yang lebih relevan untuk mengevaluasi efektivitas media sosial pemerintah di era komunikasi digital.