Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Video ini, &#160;membahas besarnya sanksi administratif terbaru berdasarkan Undang-undang HPP&#160; apabila keberatan Wajib Ditolak atau diterima Sebagian &#8230;yaitu terkait Pasal 25 ayat 9 dan ayat 10 Undang-undang KUP yaitu Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum &amp; Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan berlakunya Undang-undang HPP terdapat perubahan besaran sanksi administratif berupa denda apabila keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian, dari sebelumnya sebesar 50% menjadi 30%. Untuk mempermudah pemahaman, di dalam video ini juga dijelaskan cara menghitung besaran sanksi denda administratif tersebut dengan disertai pula latihan untuk mengecek pemahaman.</p>