Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Seiring dengan perkembangan zaman, maka berdampak pula pada perkembangan praktek perdagangan, seperti adanya penggunaan tandatangan elektronik dalam suatu kontrak termasuk kontrak pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Tanda tangan elektronik dibuat menggunakan teknik cryptography, dan public key cryptography dan diperoleh melalui transaksi perjanjian terlebih dahulu, hal ini berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terdapat syarat agar tanda tangan elektronik secara sah diakui oleh hukum di Indonesia, yaitu adanya keaslian (authentication), keutuhan (integrity), dan nirsangkal (non-repudiation). Oleh karena itu sangat penting Memberikan pemahaman kepada para PA/KPA/PPK dalam melaksanakan Tanda Tangan Elektronik PA/KPA/PPK dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.&nbsp;</p>