Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Emas bukan hanya dikenal sebagai perhiasan, tetapi juga dikenal sebagai bentuk investasi yang menjanjikan. Emas menjadi salah satu instrumen investasi yang memiliki risiko rendah karena likuiditasnya dan nilai emas yang tahan terhadap inflasi. Pada tanggal 28 April 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 (PMK 48/2023) untuk mengatur kembali aspek pajak terkait emas perhiasan, termasuk juga pajak jasa yang berkaitan dengan emas perhiasan.&#160; Hal ini merupakan mekanisme baru pengenaan pajak atas emas dan jasa, diantaranya Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pabrikan Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual untuk penyerahan kepada Pabrikan Emas Perhiasan lainnya dan Pedagang Emas Perhiasan atau 1,65% dari harga jual untuk penyerahan kepada konsumen akhir, serta wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual dalam hal PKP memiliki Faktur Pajak/dokumen tertentu lengkap atas perolehan/impor emas perhiasan, atau 1,65% dari harga jual dalam hal tidak memilikinya. Pengusaha Emas Batangan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan emas batangan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm. PP-55/2022 (eks PP-23/2018), WP yang memiliki SKB pemungutan PPh, Bank Indonesia, atau penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi. PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan. Tarif PPh Pasal 22 ini terhitung turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK34/PMK.010/2017, dimana sebelumnya, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya pada video berikut ini: