Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Pembahasan tema ini memerlukan 3 ranah peraturan yaitu (1) peraturan terkait jasa kontruksi terutama pengaturan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan (2) peraturan terkait pengadaan barang/jasa terutama bentuk kontrak, dan (3) peraturan terkait penganggaran (perencanaan-pelaksanaan-pertanggungjawaban) terutama penggunaan akun belanja. Penggabungan 3 sudut pandang peraturan tersebut akan memberikan kesimpulan yang tepat, karena semua peraturan terkait harus dilaksanakan bersamaan untuk satu aktivitas yaitu pemeliharaan gedung.</p>
<p>Simpulan dari pembahasan diatas yaitu pemeliharaan gedung dan bangunan merupakan Pekerjaan Konstruksi dalam peraturan Jasa Konstruksi. Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi ini yang akan digunakan dalam peraturan terkait PBJ Pemerintah. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dalam peraturan PBJ Pemerintah menggunakan bentuk kontrak yaitu Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian. Selanjutnya, kegiatan pemeliharaan gedung bangunan dalam rangka mempertahankan dalam kondisi laik fungsi dan tidak menambah nilai gedung bangunan, maka dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa, tepatnya Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Akun Belanja ini tidak menjadi penentu jenis barang/jasa dalam pengaturan PBJ Pemerintah.</p>