Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pada video kali ini kita akan membahas materi Wewenang Pemerintah untuk melakukan perjanjian Perpajakan&#160; dengan pemerintah Negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak sesuai Pasal 32 A Undang-Undang PPh
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak ,&#160;sebagai implementasi dari pasal 32A UU PPh yang mengatakan pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
Dengan adanya P3B ( tax treaty ) maka telah dibuat suatu skenario dimana setiap negara akan memperoleh hak pemajakan atas suatu transaksi lintas batas Negara dengan demikian setiap Negara akan mendapatkan hasil dari pemajakan yang dilakukan secara proporsional.
Selamat mengikuti dan semoga video ini bermanfaat.