Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Bendahara pengeluaran merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satker K/L/pemda. Dalam rangka belanja negara tersebut, bendahara pengeluaran ditunjuk sebagai wajib pungut pajak. Dalam hal ini bendahara pengeluaran memotong pajak penghasilan (PPh) dan/atau memungut pajak pertambahan nilai (PPN) di setiap transaksi pembayaran atas beban APBN/APBD. Selain itu, bendahara pengeluaran wajib menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut ke kas negara dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara pengeluaran atas transaksi instansi pemerintah tersebut meliputi antara lain pemotongan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2 serta pemotongan PPN.</p>