Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

WP diperiksa DJP untuk tahun Pajak 2016. Terdapat penerimaan uang atas jasa bongkar muat barang di Pelabuhan. Atas penerimaan ini dipotong PPh Pasal 23. DJP mengkoreksi penerimaan kas ini sebagai penghasilan yang sebelumnya tidak dilaporkan WP sebagai penghasilan. Penghasilan ini ditetapkan DJP sebagai penghasilan lain-lain dan dikenakan PPh dengan tarif normal.
WP tidak setuju dengan koreksi DJP dengan alasan:
1. Penerimaan uang ini merupakan biaya penggantian, tidak ada mark up biaya.
2. Berdasarkan OECD Commentary, transaksi ini merupakan bagian dari usaha pelayaran. Bila dikenakan PPh, maka sesuai dengan tarif PPh untuk usaha pelayaran.
Bagaimana putusan majelis hakim dan diskusi atas kasus ini dapat disaksikan pada video berikut ya.
Ini merupakan video I dari 2 video ya.