Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Perpanjangan waktu penyampaian syarat salur DAK Fisik sebagai upaya menjaga kinerja penyaluran dan memastikan output tepat waktu dirasakan masyarakat. Kebijakan ini berlaku pada kondisi tertentu seperti force majeure atau risiko tidak tercapainya target prioritas nasional, dengan harapan mendorong peningkatan realisasi kontrak dan penyaluran. Paparan juga memuat alur perencanaan, mekanisme penyaluran, capaian output nasional, serta tantangan pemanfaatan di lapangan pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, perdagangan, dan perlindungan sosial. Materi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam memahami kebijakan perpanjangan waktu penyampaian syarat salur DAK Fisik sebagai upaya menjaga kinerja penyaluran pada tahun 2025.&#160; Penyusun: 1. Alit Ayu Meinarsari (Analis Keuangan Negara Ahli Muda pada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) 2. Ahmad Fauzi Nugroho (Pelaksana pada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)