Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

PMK No. 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 Untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat&#8203;
PMK Nomor 102 Tahun 2025 merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Peraturan ini hadir sebagai respons terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan tepat sasaran. Dalam PMK ini diatur berbagai aspek penting, seperti tata cara pelaksanaan kebijakan keuangan, prosedur administrasi, serta mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur dan berbasis digital. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan kewajiban bagi pihak terkait untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk adanya sanksi administratif bagi pelanggaran.
Dengan adanya PMK 102 Tahun 2025, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus mendorong kepatuhan dari seluruh pemangku kepentingan. Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan mampu mendukung stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara.
&#160;
Disusun oleh Tim Reguler DAK Fisik sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan