Direktorat Jenderal Anggaran

Hampir genap 3 (tiga) tahun berlalu semenjak ditetapkannya covid-19 sebagai global pandemic, kini di tahun 2023 pemerintah kembali dihadapkan kepada tantangan yang tidak kalah berat yaitu perlambatan ekonomi dunia yang dapat berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi. Sejalan dengan tema Prioritas Nasional ketiga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional&#160;(RPJMN) 2020-2024, yaitu: &#8220;Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing&#8221;, salah satu fokus APBN tahun 2023 adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, produktif, dan berdaya saing yang antara lain dilaksanakan melalui akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial (perlinsos). Reformasi perlinsos dibutuhkan untuk menghasilkan sistem perlinsos yang mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat dan adaptif terhadap berbagai guncangan.
Reformasi perlinsos sejatinya telah dilaksanakan secara bertahap dan terukur sejak tahun 2021. Program perlinsos juga dijadikan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, dimana hal ini terbukti dari tingkat kemiskinan yang kembali pada level single digit pada Maret 2022 yang sebesar 9,54% dari sebelumnya mencapai 10,14% pada Maret 2021. Namun demikian dalam pelaksanaan program perlinsos masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain, pertama, rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlinsos yang menyebabkan masih tingginya inclusion dan exclusion error dalam penyaluran program bantuan. Kedua, adanya fragmentasi antar program perlinsos yang belum tersinergi dengan baik. Ketiga, pemberian program yang belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur. Keempat, masih diperlukan penguatan program guna menghasilkan sistem perlinsos yang responsif terhadap krisis di masa depan. Tantangan di masa depan seperti berakhirnya bonus demografi yang akan meningkatkan jumlah penduduk usia tua, meningkatnya potensi bencana akibat perubahan iklim, serta meningkatnya kerentanan sosial akibat krisis mengharuskan sistem perlinsos di Indonesia agar lebih adaptif dan mampu berperan sebagai shock absorber atas guncangan yang terjadi. Untuk itu, diperlukan transformasi sistem perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berdampak optimal terhadap pencapaian target kesejahteraan.
Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan menjawab tantangan perekonomian global di masa yang akan datang, akselerasi reformasi perlinsos dibutuhkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko guncangan serta kerentanan sosial. Akselerasi reformasi perlinsos ditujukan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif serta peningkatan produktivitas SDM dalam jangka panjang yang akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan antara lain: (1) perbaikan basis data dan target penerima program perlinsos melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan basis data penerima manfaat yang mencakup 100% penduduk, (2) penyempurnaan perlinsos sepanjang hayat khususnya perluasan cakupan manfaat bansos bagi lansia dan disabilitas; (3) penguatan program perlinsos yang adaptif sebagai respon atas kondisi luar biasa akibat peningkatan risiko global; serta (4) percepatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program perlinsos berbasis pemberdayaan.
Anggaran perlinsos pada APBN Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp476,0 triliun, meningkat sebesar 3,1% dibandingkan realisasi sementara tahun 2022 yang mencapai kurang lebih sebesar Rp461,6 triliun. Peningkatan anggaran perlinsos ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit pengentasan kemiskinan dan kerentanan, utamanya melalui penguatan graduasi kemiskinan, penguatan perlinsos sepanjang hayat, termasuk penguatan program bagi lansia dan disabilitas serta dukungan pelaksanaan perlinsos yang adaptif terhadap krisis.
Sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2023 tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp143.6 triliun dan Non-K/L sebesar Rp311,2 triliun. Sejalan dengan strategi pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sebagaimana Inpres nomor 4 tahun 2022, anggaran perlinsos melalui BPP diharapkan akan mampu menurunkan beban pengeluaran masyarakat yang antara lain melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM; penyaluran bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN); penyaluran subsidi listrik, dan penyaluran subsidi LPG tabung 3 Kg. Selain itu, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan SDM jangka panjang, pemerintah juga mengalokasikan anggaran perlinsos pada BPP antara lain melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,1 juta siswa, pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) bagi 994,3 ribu mahasiswa, penyaluran subsidi bunga KUR bagi 9,1 juta debitur dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja bagi 500 ribu peserta.
Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan Investasi. Anggaran perlinsos melalui TKD tahun 2023 mencapai Rp17 triliun yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, sedangkan anggaran perlinsos melalui pembiayaan investasi dialokasikan sebesar Rp4,3 triliun yang digunakan untuk pelaksanaan investasi berupa Dana Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB)/Pooling Fund Bencana (PFB) dalam rangka melindungi masyarakat akibat bencana. Percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang akan lebih mudah dicapai dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan alokasi TKD yang baru mencapai sekitar 3,6% dari total anggaran perlinsos di tahun 2023, kiranya masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan kontribusi anggaran perlinsos yang bersumber dari TKD di kemudian hari.
&#160;
&#160;

Tulisan ini berisi tentang gambaran umum mengenai upaya pemerintah dalam mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber atas guncangan ekonomi yang ditimbulkan oleh dampak pandemi Covid-19 serta ketidakpastian global tahun 2023, melalui pelaksanaan program perlindungan sosial (perlinsos) sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal di masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19. Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program perlinsos antara lain seperti rendahnya tingkat akurasi penerima program, adanya fragmentasi antar program perlinsos yang belum tersinergi dengan baik, pemberian program yang belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur, dan masih diperlukannya penguatan program perlinsos guna menghasilkan sistem yang responsif terhadap krisis. Akselerasi reformasi perlinsos sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko guncangan serta kerentanan sosial