Direktorat Jenderal Anggaran

Berikut merupakan tahapan beserta risikonya dalam penyusunan RKA-BUN yaitu:
<ol>
<li> Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) BUN</li>
</ol>
IKD BUN merupakan indikasi dana untuk memenuhi program Pemerintah yang dianggarkan pada BA BUN. Penyusunan IKD BUN yang dilakukan oleh PPA BUN dan Kuasa Pengguna Anggaran BUN (KPA BUN) disampaikan kepada Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (Dit. PAPBN, DJA) sebagai bahan penyusunan resource envelope dan Pagu Indikatif BUN. Penyusunan IKD BUN perlu memperhatikan Prakiraan Maju, hasil evaluasi atas Kinerja BA BUN tahun sebelumnya, dan aspek lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing BA BUN. Berikut merupakan risiko yang timbul pada tahap ini:
<ol>
<li>Usulan IKD BUN yang disampaikan oleh KPA BUN tidak disusun dan didukung oleh pertimbangan yang memadai (Prakiraan Maju, hasil evaluasi atas Kinerja BA BUN tahun sebelumnya, dan aspek lainnya) dan usulan IKD BUN tidak didasarkan pada dokumen perencanaan (Renstra, Rencana Tahunan, dll) serta tidak memperhatikan peningkatan capaian Key Performance Indicator (KPI) sehingga anggaran tidak dapat mendukung pencapaian KPI secara optimal.</li>
<li>Inefisiensi dalam penyusunan rincian IKD BUN oleh KPA BUN sehingga berpotensi pemborosan keuangan negara.</li>
<li> Penetapan Pagu Indikatif BUN oleh Menkeu</li>
</ol>
Selanjutnya, Dit. PAPBN, DJA menghimpun dan menilai IKD BUN berdasarkan kapasitas fiskal yang kemudian disampaikan kepada Menkeu sebagai dasar untuk menetapkan Pagu Indikatif BUN dalam bentuk surat penetapan paling lambat minggu terakhir bulan Maret.
Dalam menetapkan Pagu Indikatif BUN, Menkeu berpedoman pada arahan Presiden, hasil tinjau ulang Angka Dasar, IKD BUN yang sudah disusun, dan/atau kapasitas fiskal dengan memperhatikan rancangan awal RKP. Risiko yang timbul pada tahap ini adalah keterlambatan dalam penetapan Pagu Indikatif BUN oleh Menkeu.
<ol start="3">
<li> Penetapan Pagu Anggaran BUN oleh Menkeu</li>
</ol>
Berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menkeu, PPA BUN dan KPA BUN melakukan penyesuaian IKD BUN dan disampaikan kepada Dit. PAPBN, DJA untuk diteliti dan dihimpun sesuai Pagu Indikatif BUN serta disampaikan kepada Menkeu untuk digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penetapan Pagu Anggaran BUN.
Menkeu menetapkan Pagu Anggaran BUN dalam bentuk surat penetapan dengan berpedoman pada arahan Presiden, hasil pembicaraan pendahuluan mengenai rancangan APBN antara Pemerintah dengan DPR, dan RKP termasuk pula memperhatikan hasil sidang kabinet dan Pagu Indikatif BUN.
Surat penetapan Pagu Anggaran BUN disampaikan oleh Dit. PAPBN, DJA kepada masing-masing PPA BUN paling lambat akhir bulan Juni. Berikut merupakan risiko yang timbul pada tahap ini:
<ol>
<li>PPA BUN dan KPA BUN tidak melakukan penyesuaian IKD BUN berdasarkan penetapan Pagu Indikatif BUN dan/atau PPA BUN dan KPA BUN melakukan penyesuaian tanpa memperhatikan kebutuhan anggaran bidang teknis sehingga capaian KPI tidak optimal.</li>
<li>Keterlambatan dalam penetapan Pagu Anggaran BUN oleh Menkeu.</li>
<li> Penyusunan RKA-BUN</li>
</ol>
Setelah surat penetapan Pagu Anggaran BUN diterima oleh seluruh PPA BUN, PPA BUN menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA BUN yang berada dibawahnya. Selanjutnya, KPA BUN menyusun RKA Satker BUN sesuai dengan pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan tata cara penyusunan RKA-BUN dengan dilengkapi dokumen pendukung. Dalam rangka meningkatkan kualitas RKA-BUN, Menkeu selaku BUN menugaskan APIP K/L yang memperoleh penugasan selaku KPA BUN untuk melakukan reviu RKA Satker BUN melalui verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian RKA Satker BUN dengan dokumen pendukung yakni kerangka acuan kerja dan dokumen pendukung lainnya yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
KPA BUN menyampaikan RKA Satker BUN yang telah direviu beserta dokumen pendukung kepada PPA BUN untuk diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-BUN dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang mengacu pada KAJM, dilakukan terhadap Program dan Kegiatan BA BUN yang terprogram dan/atau terukur sesuai karakteristik masing-masing BA BUN serta tidak dilakukan terhadap dana cadangan.
Kemudian, PPA BUN menyampaikan RKA-BUN kepada Mitra PPA BUN DJA untuk ditelaah dan hasilnya dihimpun serta disampaikan kepada Menkeu c.q. Dirjen Anggaran untuk digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan UU mengenai APBN. Menkeu dapat memutakhirkan penetapan Pagu Anggaran BUN apabila terdapat arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden, prioritisasi anggaran, hasil sidang kabinet, dan/atau hasil rapat kerja pembahasan antara Pemerintah dengan DPR. Berikut merupakan risiko yang timbul pada tahap ini:
<ol>
<li>Penyusunan RKA-BUN belum sepenuhnya dilakukan dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu, dan Penganggaran Berbasis Kinerja sehingga tidak bisa mengaitkan biaya dalam kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan.</li>
<li>RKA-BUN tidak sesuai dengan dokumen pendukung sehingga tidak dapat diyakini kebenaran nilainya.</li>
<li>APIP K/L tidak melakukan reviu atau reviu APIP K/L tidak memadai atas RKA-BUN yang disusun oleh KPA BUN sehingga kualitas perencanaan anggaran kurang memadai.</li>
<li> Penetapan Pagu Alokasi Anggaran BUN oleh Menkeu</li>
</ol>
Berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan rancangan UU mengenai APBN antara Pemerintah dengan DPR, Menkeu menetapkan Alokasi Anggaran BUN paling lambat akhir bulan November. Dit. PAPBN, DJA menyampaikan penetapan Alokasi Anggaran BUN kepada masing-masing PPA BUN. Dalam hal Alokasi Anggaran BUN mengakibatkan perubahan RKA-BUN (misalnya terdapat inisiatif baru dan/atau tambahan anggaran BA BUN dari hasil pembahasan dengan DPR), PPA BUN menyampaikan RKA Satker BUN kepada masing-masing KPA BUN untuk disesuaikan dan disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu. KPA BUN menyampaikan RKA Satker BUN yang telah direviu beserta dokumen pendukung kepada PPA BUN untuk diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-BUN. RKA-BUN yang telah diteliti dan dihimpun oleh PPA BUN disampaikan kepada Mitra PPA BUN DJA untuk ditelaah dan hasilnya digunakan oleh Dirjen Anggaran untuk menetapkan DHP RKA-BUN yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perpres mengenai rincian APBN. Berikut merupakan risiko yang timbul pada tahap ini:
<ol>
<li>KPA BUN tidak melakukan penyesuaian RKA Satker BUN berdasarkan penetapan Alokasi Anggaran BUN.</li>
<li>APIP K/L tidak melakukan reviu atau reviu APIP K/L tidak memadai atas RKA Satker BUN yang disusun oleh KPA BUN.</li>
<li> Pendipaan</li>
</ol>
Tahap terakhir yakni KPA BUN menyusun DIPA BUN berdasarkan Perpres mengenai rincian APBN dan DHP RKA-BUN. PPA BUN meneliti kebenaran substansi atas DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN berdasarkan DHP RKA-BUN dan disampaikan kepada Mitra PPA BUN DJA untuk divalidasi berdasarkan Perpres mengenai rincian APBN. Kemudian, Menkeu mengesahkan DIPA BUN yang dilaksanakan oleh Dirjen Anggaran atas nama Menkeu. Risiko yang timbul pada tahap ini cenderung sudah dapat dimitigasi karena seluruh proses relatif sudah otomatis dilakukan melalui sistem.
&#160;
&#160;
&#8220;Saya menyatakan artikel ini merupakan hasil pengalaman atau pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri, dengan kontribusi, referensi, atau ide dari sumber lain dinyatakan secara implisit maupun eksplisit pada tubuh dan/atau lampiran artikel. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi pelanggaran kode etik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yaitu pencabutan capaian IKU atau dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin/kode etik&#8221;

RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN yang disusun menurut Bagian Anggaran (BA) BUN. BA BUN tidak dikelompokkan dalam BA Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menampung belanja Pemerintah Pusat yang pagu anggarannya dialokasikan pada K/L sehingga laporan keuangannya terpisah dari LK K/L yakni LK BUN yang nantinya akan dikonsolidasi oleh Menteri Keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). RKA-BUN tidak hanya menjadi panduan bagi penggunaan dana publik, tetapi juga merupakan instrumen untuk mengarahkan prioritas kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan seperti utang, hibah, investasi pemerintah, pemberian pinjaman, Transfer ke Daerah (TKD), subsidi, belanja lainnya, dan transaksi khusus. Berikut merupakan tahapan beserta risikonya dalam penyusunan RKA-BUN yaitu: