Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah &#8220;Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai&#8221;
Indek Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005 - semester I 2023 yang telah ditetapkan selama periode 2005 - semester I 2023 sebesar Rp4,89 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD
Kerugian negara/daerah timbul dari pelanggaran hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri yang bukan bendahara dalam pelaksanaan kewenangan administratif, atau oleh bendahara dalam pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
Alur penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian negara terhadap bendahara adalah dimulai dari penanganan informasi awal, yakni bermula dari adanya informasi kerugian negara/daerah kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN); selanjutnya Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; Penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); Penyelesaian melalui Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW); serta Penyelesaian melalui Surat Keputusan Pembebanan (SKP).