Pembangunan infrastruktur, khususnya bangunan gedung negara, merupakan bagian strategis dari fungsi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, keberadaan jasa konsultan perencanaan memiliki peran penting, karena kualitas dokumen perencanaan menentukan kualitas pelaksanaan konstruksi dan mutu bangunan yang dihasilkan. Salah satu tahap krusial dalam pengadaan jasa konsultan adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

HPS tidak sekadar angka perkiraan biaya, tetapi bentuk pertanggungjawaban profesional dan administrasi negara. Ia menjadi instrumen evaluasi kewajaran penawaran, acuan perbandingan nilai kontrak, serta alat untuk menguji transparansi dan efisiensi belanja publik. Oleh karena itu, HPS harus disusun berdasarkan metode yang sistematis, akuntabel, serta sesuai regulasi.

Tantangannya semakin besar ketika skema kontrak yang digunakan adalah lumpsum, di mana nilai kontrak telah ditetapkan sejak awal, tanpa bergantung pada perubahan volume pekerjaan aktual. Ketidakcermatan dalam perhitungan dapat menyebabkan kelebihan bayar, kekurangan bayar, ketidaksesuaian output, bahkan pertanggungjawaban hukum. Karena itu penyusunan HPS dalam kontrak lumpsum memerlukan analisis teknis, regulatif, dan operasional yang mendalam.
Tulisan ini bertujuan menguraikan :
1. Hal-hal penting dalam penyusunan HPS jasa konsultan perancangan kontrak lumpsum
2. Metodelogi dan Proses Penyusunan HPS

Dengan memahami hal-hal penting serta metodelogi dalam penyusunan HPS, diharapkan HPS dapat disusun secara profesional dan sesuai prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

M Trisno Hadisaputra
Widyaiswara Kemenkeu