Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pada tahun 2020 Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan tersebut dikenal sebagai peraturan omnibus, pada tahun 2022 telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas PMK nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Perubahan ini alasannya adalah dalam rangka peningkatan pelayan kepada masyarakat dan pedoman pengelolaan badan layanan umum maka dirasa perlu untuk menyempurnakan beberapa aspek, salah satunya tentang pejabat pengelola dan dewan pengawas.
Dalam peraturan tentang Badan Layanan Umum dinyatakan bahwa organ dari BLU terdiri dari Pengelola BLU yang terdiri dari pimpinan utama &#160;dan unsur pimpinan lainnya, juga ada Satuan Pengawasan Intern atau SPI, dan &#160;juga ada Dewan Pengawas atau Dewas. Kedudukan Dewas BLU sebagai organ penting yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengelola BLU. Demikian strategis dan pentingnya tugas dan peran &#160;Dewas sehingga diselenggarakan e-learning untuk para dewan pengawas.
Harapannya, video pembelajaran yang terdiri dari 2 seri dapat memperkaya pemahaman Dewas yang baru dan juga merupakan penyegaran pemahaman para Dewas yang sudah bertugas lebih dulu.