Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>PER-11/PB/2025 mengatur tata cara penilaian, penetapan, dan pencabutan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Suatu satker dapat ditetapkan sebagai BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif, yang meliputi jenis layanan umum, kinerja layanan dan keuangan yang layak, serta kelengkapan dokumen pendukung. Proses penilaian dilakukan melalui tahapan usulan, evaluasi oleh Kementerian Keuangan, hingga penetapan, disertai masa transisi untuk penyesuaian pengelolaan keuangan. Selain itu, pencabutan status BLU dapat dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila satker tidak lagi memenuhi persyaratan atau melanggar ketentuan, dengan mekanisme dan masa transisi pencabutan yang juga diatur secara rinci.</p>