Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<div>Materi ini menjelaskan secara komprehensif kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka mendukung penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kebijakan ini berlandaskan Perpres 125/2022 dan dituangkan lebih teknis dalam PMK 153/2022 yang kemudian disempurnakan melalui PMK 93/2023. Subsidi bunga diberikan untuk meringankan biaya pinjaman yang digunakan oleh penyelenggara CPP&#8212;yaitu Perum Bulog dan BUMN Pangan&#8212;dalam melakukan pengadaan komoditas pangan strategis. Materi ini juga menguraikan mekanisme koordinasi antar-stakeholders, perhitungan subsidi, proses penagihan, serta pengawasan oleh Kementerian Keuangan dan Bapanas. Evaluasi tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi penyaluran masih rendah akibat kendala kelangkaan komoditas, proses akad yang lama, dan pemenuhan syarat administratif. Karenanya, perbaikan ke depan difokuskan pada percepatan koordinasi, perluasan penyalur, peningkatan kepastian regulasi, serta integrasi program CPP agar lebih efektif dan tepat sasaran.</div>
&#160;