Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melalukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 dan memberikan opini WTP. Namun demikian, masih terdapat beberapa temuan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Salah satu temuan tersebut terkait dengan pengelolaan pada bendahara yang belum sepenuhnya memadai.
Temuan pemeriksaan E.7 menyatakan bahwa Pengelolaan Kas dan Rekening pada 23 K/L sebesar Rp61,94 miliar belum sepenuhnya memadai. Permasalahan terkait kas ini meliputi pembukuan bendahara yang belum tertib, pengelolaan kas tunai bendahara pengeluaran melebiki ketentuan, potongan pajak oleh bendahara belum/terlambar disetor ke Kas Negara, saldo kas di neraca tidak sesuai dengan keberadaan fisik, kas terlambat/belum disetor ke kas negara, dan permasalahan signifikan lainnya terkait dengan kas.
Permasalahan dalam pengelolaan kas tersebut sebagian di antaranya terkait dengan kas di bendahara pengeluaran yang terus berulang walaupun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk memitigasi risiko penyimpangan kas.Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan penekanan kembali kepada para Bendahara Pengeluaran atas asas-asas dalam pengelolaan kas Bendahara Pengeluaran
Oleh karena itu, mari kita simak kembali ketentuan umum pengelolaan kas Bendahara Pengeluaran. Ketentuan Umum Pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran meliputi ketentuan dalam penatausahaan kas, pembukuan bendahara, pemeriksaan kas, dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Materi tersebut sangat penting untuk memitigasi risiko penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara.