Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022 Nomor 1 Poin C, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk menginstruksikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar menyediakan dukungan yang memadai bagi kebutuhan analisis Laporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Analisis ini dikenal juga dengan istilah telaah Laporan Keuangan, prosedur analitis, atau analisis Laporan Keuangan.
Fitur telaah Laporan Keuangan yang digunakan oleh unit penyusun Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga (UAKPA, UAPPAW, UAPPA E-1, dan UAPA) diharapkan mampu: 1. Membantu mengidentifikasi transaksi secara otomatis (tidak manual) 2. Meningkatkan keandalan data Laporan Keuangan; dan 3. Mengimplementasikan prosedur analitis Laporan Keuangan sesuai dengan rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2022.
Fitur telaah Laporan Keuangan pada Aplikasi Monsakti dikembangkan untuk melakukan analisis keterkaitan saldo antar laporan yaitu LRA dengan LO (telaah LK Tahap I), LO dengan Neraca (Telaah LK Tahap II), dan LRA dengan neraca (Telaah LK Tahap III).&#160;
Pengembangan fitur telaah Laporan keuangan tersebut dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini, fitur telaah Laporan Keuangan Tahap II telah selesai dilakukan pengembangan pada tahun 2025. Fitur tersebut dapat menguji kesesuaian saldo LO dengan Neraca yaitu kesesuaian antara beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan dan kesesuaian antara beban penyisihan piutang tak tertagih dengan penyisihan piutang tak tertagih, termasuk penjelasan selisihnya.