Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Salah satu Pendapatan Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Ada konsekuensi bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan ADD, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana &#160;perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2023 didapati hasil :&#160; 1. Evaluasi dilakukan terhadap 434 pemda penerima Dana Desa; 2. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat 60 daerah yang tidak memenuhi ketentuan ADD sehingga diterbitkan KMK Penundaan Penyaluran DAU dan/atau DBH atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan ADD TA 2023. 3. Berdasarkan hasil evaluasi kembali terdapat 8 daerah yang tidak memenuhi ketentuan ADD, sehingga diterbitkan KMK Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.