Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Badan Layanan Umum adalah adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
PMK 202/PMK.05/2022 merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan merupakan omnibus law pengaturan BLU yang menyatukan 15 PMK menjadi 1 PMK. Substansi PMK BLU Simpel merupakan penggabungan dari pengaturan terkait pengelolaan BLU yang ditetapkan dari tahun 2006 sampai dengan 2019 sehingga PMK terdiri dari 319 Pasal.
Pada pengetahuan ini disampaikan latar belakang dan perlunya penyempurnaan regulasi serta pokok-pokok pengaturan yang diatur pada PMK 202/PMK.05/2022, sehingga diharapkan dapat membantu dalam memahami pengelolaan Badan Layanan Umum.

Sosialisasi PMK 202/PMK.05/2022 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum