Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

DAK Fisik merupakan salah satu jenis Transfer ke Daerah. Berdasarkan PP 37 Tahun 2023, DAK Fisik didefinisikan sebagai&#160; bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Guna memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, lahirnya PP 37 Tahun 2023 berdampak pada penyempurnaan dan penguatan kebijakan, termasuk substansi DAK Fisik.&#160; Adanya penguatan kebijakan DAK Fisik dalam PP TKD tentunya berimplikasi pada penyempurnaan kebijakan-kebijakan teknis dalam pengelolaan DAK Fisik. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPK saat ini telah menyusun rancangan kebijakan pengelolaan DAK Fisik yang diharapkan mampu berperan serta dalam mewujudkan belanja daerah yang semakin berkualitas.
Hal ini melatarbelakangi penyusunan PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik. Selain sebagai bentuk penyempurnaan kebijakan sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2023, perbaikan proses bisnis, seperti penyesuaian untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK,&#160; penyesuaian dalam pelaksanaan DAK Fisik, serta pengelolaan sisa DAK Fisik.
Dengan demikian, diharapkan ketentuan baru ini dapat dipahami untuk pengelolaan DAK Fisik yang lebih optimal.
&#160;
Tim Reguler DAK Fisik PMK dan DAK Fisik P2K