Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Skema Tarif PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap oleh Deddy Candra - Widyaiswara Muda BDK Pekanbaru
Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk wajib pajak orang pribadi, salah satunya adalah Pegawai Tidak Tetap. Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023, pegawai adalah individu yang bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan. Perbedaan utama antara Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap adalah cara penghasilan diterima; Pegawai Tetap menerima penghasilan secara teratur, sementara Pegawai Tidak Tetap dibayar berdasarkan hasil kerja atau jumlah hari kerja.
Pegawai Tidak Tetap mencakup pekerja yang menerima penghasilan hanya ketika mereka bekerja, seperti upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memberikan petunjuk tentang pemotongan pajak untuk penghasilan ini. Skema penghitungan pajak bagi Pegawai Tidak Tetap telah diubah, mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru.
Perubahan skema penghitungan pajak untuk Pegawai Tidak Tetap bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam proses pemotongan pajak. Dengan ketentuan baru ini, diharapkan Pegawai Tidak Tetap dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan pemberi kerja dapat melakukan pemotongan pajak dengan lebih tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Aturan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan memperjelas proses perpajakan bagi semua pihak yang terlibat.