Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).&#160;
SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat dalam rangka menghasilkan LKPP.&#160;
SAPP berlaku untuk seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah selaku Unit Akuntansi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan/atau Urusan Bersama yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).&#160;