Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Artikel jurnal ini menyajikan analisis komparatif mengenai perlakuan akuntansi atas Properti Investasi dengan membedah dua kerangka standar utama, yaitu International Accounting Standard (IAS) 40 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17. Melalui metode kualitatif berbasis studi dokumentasi, kajian ini secara spesifik mengidentifikasi kesenjangan pengadopsian dan penerapan standar akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan di dalam Laporan Keuangan. Temuan sentral dari kajian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada fleksibilitas model pengukuran lanjutan; IAS 40 memberikan keleluasaan bagi entitas untuk memilih antara model nilai wajar (fair value) atau biaya, sedangkan PSAP 17 saat ini membatasi entitas pemerintah hanya pada model biaya (cost model). Publikasi ini merekomendasikan agar PSAP 17 mempertimbangkan adopsi fleksibilitas nilai wajar guna meningkatkan relevansi dan akurasi informasi keuangan di tengah dinamika ekonomi. Selain itu, tulisan ini mendorong Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyusun panduan teknis yang komprehensif guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik. Materi ini esensial bagi praktisi pengelola perbendaharaan, penyusun laporan keuangan kementerian/lembaga, serta pemerhati akuntansi sektor publik.