Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sistem pensiun di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya beban fiskal atas skema defined benefit yang saat ini diterapkan, yang sepenuhnya mengandalkan APBN. Pemerintah tengah mempertimbangkan peralihan menuju skema defined contribution atau fully funded untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan implementasi skema pensiun defined benefit dan defined contribution di Indonesia dengan membandingkannya dengan praktik di negara lain. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan scoping review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan APBN, iuran peserta yang rendah, tingkat pengembalian investasi rendah, tekanan politik dan ekonomi, dan literasi keuangan yang minim menjadi hambatan utama. Studi ini memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam penerapan skema defined contribution dan mendukung penyusunan PSAP Imbalan Kerja yang hingga kini belum ditetapkan.