Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Video ini merupakan uraian terkait tata urutan aturan penagihan sebagaimana diatur terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah. Video ini merupakan penjelasan ringkas PMK terkait Surat Teguran dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.&#160;
Target pengguna video ini adalah Pemda khususnya yang terkait fungsi penagihan agar dapat melakukan assessment sejauh mana pelaksanaan Surat Teguran dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang sudah ada dibanding dengan ketentuan yang seharusnya Berisi tentang kewenangan pejabat dalam menerbitkan Surat Teguran dan SPPSS, definisi dan saat penerbitan serta apa saja yang harus ada dalam ST dan SPPSS.